Membangun e-Government bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Beberapa Sebab Adanya Kesulitan Dalam Menerpakan E-Gov adalah

Pertama : dilingkungan pemerintahan banyak yang beranggapan bahwa e-government adalah urusan Kementrian / Departemen Kominfo semata. Meski banyak dari instansi yang mengklaim sudah mengimplementasikan e-gov namun sebagian besar di antaranya merupakan inisiatif masing-masing unit yang seringkali menimbulkan benturan kepentingan dengan unit-unit lainnya padahal e-gov dalam suatu departemen idealnya bisa untuk mengintegrasikan semua layanan pemerintahan yang dikelola oleh seluruh unit di bawahnya.

Kedua, para pendukung e-government yang sebagian besar berasal dari atau berlatar belakang telekomunikasi dan teknologi informasi dan (Telematika) - lebih banyak yang mendekati e-government sebagai aplikasi Telematika untuk pemerintahan semata. Sangat  jarang di antara mereka yang memahami tata laksana organisasi pemerintahan beserta karakteristik pemerintahan itu sendiri. Seringkali pakar Telematika yang berbicara tentang e-government sudah punya kerangka acuan (template) tersendiri mengenai aplikasi e-government, seperti mereka membangun aplikasi Sistem Informasi di organisasi privat/swasta, padahal karakter lembaga pemerintahan sungguh sangat kompleks.  

Disisi lain aspek penting yang juga perlu diperhatikan adalah

1. Model pendanaan,
2. Kemitraan public-private,
3. Perlunya perubahan organisasi dan tatalaksana (SOP) pemerintahan,
4. Perlunya SDM yang melek telematika,
5. Scenario change management dari berbasis kertas menjadi paperless yang perlu diperhatikan juga.

Di berbagai kesempatan kegiatan sosialisasi, edukasi, workshop, pelatihan, artikel kolom, dan lain sebagainya, yang banyak dibahas aspek teknis Telematika-nya saja. Atau, meski bukan aspek teknis namun model pendekatannya masih lebih banyak diwarnai oleh pendekatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi/teknologi informasi.

Sebaliknya di arena internasional, setidaknya dalam berbagai diskusi di forum internasional yang berhasil dipantau, pendekatan sosialisasi dan pembangunan e-government justru menohok persoalan "reformasi birokrasi" dan "pelayanan publik" yang menjadi inti dari tujuan akhir e-government. Titik perhatian bukan pada aplikasi Telematika-nya, namun pada penguatan paradigma bagaimana birokrasi pemerintah dan layanan publik dapat lebih efisien, efektif, transparan, dan memberikan layanan secara non-diskriminatif.

Memang dibutuhkan waktu, pengalaman dan sumberdaya yang mencukupi untuk dapat membuat blueprint e-gov yang ideal. Berbagai kendala menjadikan blueprint seolah mitos yang kuat menancap di angan belaka, sebagai gambaran ideal yang tak pernah terwujud, dijaga sedemikian rupa karena ketidakmampuan dalam membangunnya. Sementara itu realita yang terjadi jauh dari ideal.

Pertanyaannya adalah siapa yang perlu terlibat dalam membangun blueprint, apa sajakah yang harus termuat dan bagaimana mewujudkan bangunan e-gov sesuai dengan blueprint tersebut. Tim penyusun blueprint tersebut idealnya berasal dari mereka yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi yang dilengkapi dengan para ahli atau praktisi dari bidang lain seperti pemerintahan, politik, budaya, manajemen, ekonomi, antropologi, agama, pertanian, industry, perdagangan, pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Hal ini penting karena membangun e-gov tidak identik dengan membangun telematika. Membangun e-gov adalah meredefinisi dan menyusun kembali sendi-sendi kehidupan dan tata laksana pemerintahan. Anggapan dan pendekatan e-gov sebagai implementasi telematika di pemerintahan sudah lewat. Sekarang yang penting adalah bagaimana memastikan semua pegawai dan pejabat instansi pemerintah pusat dan daerah memahami pentingnya e-gov dan memastikan layanan e-gov dapat dinikmati oleh semua pihak yang berurusan dengan pemerintah.

Scenario manajemen perubahan menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat mutlak bagi suksesnya implementasi e-gov. pengayaan materi dari berbagai disiplin ini diharapkan akan menjadikan blueprint mampu mencerminkan wajah sebenarnya dari Pemerintahan masa depan yang selama ini digambarkan sebagai mitos. Sebagaimana kita ketahui, substansi dan lingkup tugas pemerintah sangat luas, dengan demikian menjadi wajar kiranya dalam pembuatan blueprint melibatkan pula orang-orang non Telematika.

Pada akhirnya tujuan dari e-gov itu sendiri adalah kondisi pemerintahan yang bersih, transparan, melayani warga tanpa diskriminasi, murah, 24/7 dan lain sebagainya yang kesemuanya menjadi representasi dari public good governance. Yang semuanya ini diawali dengan implementasi Telematika di lingkungan instansi pemerintahan.

Dengan memahami posisi dan tujuan e-government yang benar, dan mengacu pada panduan yang terdapat pada Blueprint, semestinya sudah menjadi syarat cukup bagi suksesnya upaya membangun public good governance melalui e-government. Best practices yang dialami di negara-negara lain mengingatkan bahwa ternyata syarat cukup belumlah cukup, masih diperlukan dukungan, keberpihakan dan keteladanan dari para pemimpin politik. Memperhatikan hal ini dan menyimak pernyataan Presiden maupun Menteri Kominfo, optimistik perlu dibangun kembali, karena kedua pemimpin nasional ini telah menujukkan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan good governance dengan e-government sebagai sarananya. Jika demikian, mari kita bangun Blueprint e-government, tunggu apa lagi???

Sumber : BluePrint E-Government: Antara Mitos Dan Realita oleh: Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dengan beberapa tambahan